PENGANGKATAN PANGKOSTRAD
MURNI PROFESIONALISME

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) kembali melakukan pergantian komandan Mayjen TNI Erwin Sudjona yang sebelumnya Panglima Kodam VI/Tanjungpura dipercaya pimpinan Angkatan Darat untuk menduduki posisi Panglima Kostrad yang baru menggantikan Letjen TNI Hadi Waluyo yang akan memasuki usia pensiun. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Markas Divisi 1 Kostrad Cilodong, Bogor, Selasa (2/5) yang dipimpin Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso.

Usai upacara Kasad mengatakan, bahwa penunjukan Mayjen TNI Erwin Sudjono sebagai pangkostrad murni karena profesionalisme, bukan nepotisme seperti yang santer terdengar akhir-akhir ini. Mayjen TNI Erwin Sudjono merupakan kakak ipar dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah menantu dari almarhum Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo. "Kita memilih Pangkostrad sesuai proses dan track recordnya Pak Erwin selama 30 tahun menjadi perwira, 24 tahun kariernya dihabiskan di Kostrad ditambah dengan penugasan operasional Mayjen TNI Erwin Sudjono ke luar negeri sebagai komandan batalyon juga menjadi pertimbangan," kata Kasad.

Menurut Kasad, tuduhan nepotisme seputar pengangkatan Pangkostrad tidak berasalan. Pangangkatan pangkostrad adalah persoalan internal TNI AD sehingga menjadi kewenangan dan tang-gungjawab Kasad, apalagi jika dikait-kaitkan dengan pemilu 2009 berkaitan dengan kerabat dekat Presiden SBY. Kasad memberi alasan, Mayjen TNI Erwin Sudjono pada awal 2008 akan memasuki masa pensiun sehingga tidak relevan jika dikaitkan pengangkatannya sebagai Pangkostrad untuk mengamankan Presiden SBY pada pemilu 2009. "Zaman sekarang berbeda dengan masa lalu dimana saat ini penuh dengan transparasi. Masyarakat, media dan DPR bisa melakukan kontrol setiap waktu dengan bebas. Kontrol silakan, kami tetap bertekad pada matrik inteligensi dan profesionalitas. Jadi jangan dihubungkan dengan yang lain, dan ini akan saya pertanggungjawabkan. Jadi tidak ada alasan untuk berpolemik," kata Kasad.

Kasad dalam amanat tertulisnya juga mengatakan, rantai komando harus ditegakkan dan dipegang teguh oleh segenap prajurit Kostrad, sehingga terwujud loyalitas tegak lurus yang jelas dan tegas. Dengan kesatuan komando yang kokoh, tugas-tugas negara yang dipercayakan kepada Kostrad niscaya akan dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana dibuktikan secara konkrit selama ini, baik itu pada kegiatan pembinaan di basis maupun pada pelaksanaan tugas di daerah penugasan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat, yang merupakan hal mendasar dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. "Untuk mampu meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat itu, setiap prajurit harus senantiasa memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan kemauan dan kemampuan setiap prajurit untuk memahami dinamika masyarakat dan perkembangan zaman," kata Kasad.

Sementara itu, ketika disinggung tentang rencana penambahan satu lagi Divisi Kostrad di Papua, Kasad mengatakan rencana itu tetap ada, tetapi belum dalam waktu dekat. Rencana penambahan satu devisi itu sudah ada pada tahun 1980. Kasad bernostalgia ketika beliau masih menjadi ajudan pangkostrad. "Ketika itu rencana pengembangan Kostrad disampaikan pada saat serah terima jabatan Pangkostrad dari Mayjen TNI Ismail kepada Mayjen TNI Wiyogo. tetapi sampai saya menjadi Kasad itu belum secuil pun ada. Itu hanya perencanaan ke depan dan tergantung pada keuangan negara'" tegas Kasad.

Diakui Kasad, untuk mengembangkan Kostrad menjadi 3 Divisi jelas dibutuhkan anggaran yang sangat besar. "Dananya besar sekali. Satu Divisi itu ada 3 brigade Infanteri, 1 Resimen Armed dan 1 batalyon Kavaleri. Ada juga markas divisi yang didukung oleh batalyon kesehatan, perbekalan dan sebagainya. Jadi itu mahal sekali, baru perencanaan internal saja," kata Kasad lagi. Ditanyakan lagi apakah rencana pengembangan Kostrad itu terkait dengan situasi Papua yang akhir-akhir ini memanas, kasad membantah hal itu dan tidak ada kaitannya dengan situasi di Papua, karena persoalan di Papua dapat ditangani oleh Kodam, Polda dan aparat yang sudah disana," kata kasad.