TNI Tak Mempermasalahkan Tokoh GAM Maju dalam Pilkada

Banda Aceh, (Analisa). Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Supiadin AS menegaskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak mempermasalahkan jika ada tokoh GAM atau aktivis pro GAM yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkda) NAD mendatang. Meskipun secara resmi, GAM secara institusi telah menyatakan kalau pihaknya tidak ikut dalam Pilkada NAD mendatang, namun jika ada secara individu hal itu tidak menjadi satu masalah, karena hak seseorang dalam alam demokrasi ini.

"Saya rasa tak ada masalah, mereka mau ikut atau tidak pencalonan pada pilkada mendatang," tegas Supiadin AS kepada wartawan, Senin (5/6) di Makodam IM seusai melepas kontingen Kodam IM ke Pekan Olahraga Angkatan Darat (Porad) IV di Jakarta. Sejauh ini, sebagaimana yang dilansir media massa, bahwa ada tokoh aktivis GAM atau pro GAM yang akan ikut bertarung dalam pilkada mendatang, seperti halnya Hasbi Abdullah, yang digaet oleh Calon Gubernur (Cagub) PPP, Humam Hamid.

Selain itu, muncul juga nama Muhammad Nazar (Ketua SIRA) yang selama ini dinilai aktivitasnya pro GAM, juga akan maju sebagai cawagub. Hanya saja pasangannya belum dapat dipastikan, namun menurut sumber yang beredar, Nazar akan berpasangan dengan Mayjen (Purn) Djali Yusuf yang juga mantan Pangdam IM.

Menurut Pangdam, sepanjang nantinya jika memang mereka ini menjadi pilihan rakyat, namun yang terpenting muaranya tentunya bagi kesejahteraan rakyat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI tidak pernah menghalang-halangi mereka yang ingin maju, tetapi jika nantinya ada upaya yang terlihat keluar dari NKRI, maka jangan salahkan TNI untuk bertindak, karena keberdaan TNI untuk menjaga keutuhan NKRI itu.

Menyinggung sikap TNI dalam menghadapi Pilkada NAD, sehubungan munculnya dua mantan purnawirawan TNI yang ikut bertarung dalam pilkada mendatang, Pangdam menyatakan, TNI yang ada di Aceh tetap berlaku netral meskipun dia purnawirawan TNI. Seperti diketahui pula, sejauh ini muncul dua putra Aceh yakni Letjen (Purn) Tamlicha Ali dan Mayjen (Purn) Djali Yusuf, dipastikan akan ikut pilkada. Tamlicha diusung Partai Bintang Reformasi (PBR) akan berpasangan dengan Mucklis Mucktar (Sekum PBR NAD). Sedangkan Djali Yusuf dipastikan ikut lewat jalur independen atau non partai, meskipun sebelumnya sempat tersiar berita kalau Partai Demokrat akan mengusung calon ini. Tapi sejauh ini Partai Demokrat belum menentukan sikap dalam penentuan calon gubernur.

Lebih lanjut Pangdam menambahkan, Kodam IM akan tetap berlaku independen tanpa ada keberpihakan, sebab majunya calon dari purnawirawan TNI ini, bukan berarti mereka maju mewakili TNI melainkan perseorangan. Jadi tak ada alasan keberpihakan TNI terhadap calon yang berasal dari mantan TNI itu. Sekarang ini, alam keterbukaan dan demokratisasi, jadi siapa saja yang ingin maju silahkan saja, sekalipun dia berasal dari preman tak ada masalah, karena nantinya yang menentukan pilihan adalah rakyat. "Jadi jika preman bisa maju, mengapa purnawirawan TNI tak bisa maju," tegas Pangdam IM. Namun yang perlu diingat, bahwa siapapun yang terpilih nantinya, bukan hanya sekedar mencari kedudukan belaka, namun harus tetap berorientasi kepada upaya kesejahteraan masyarakat Aceh dan tetap dalam bingkai NKRI. (irn)