Opslihkam
Inti Operasi Terpadu
PEMULIHAN KEAMANAN MERUPAKAN
INTI PELAKSANAAN OPERASI TERPADU
http://pdmd-nad.info/

Sebelum kita memahami operasi terpadu khususnya operasi pemulihan keamanan perlu kita pahami terlebih dahulu tentang penetapan keadaan bahaya dalam status darurat militer di Prov NAD.
Telah kita ketahui bersama bahwa keputusan Pemerintah RI menetapkan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi NAD telah dikonsoltasikan dengan DPR RI dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden ( Kepres ) No. 28 Tahun 2003, berlaku mulai pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.
Keputusan ini diambil setelah rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi NAD, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan dilakukan di luar negeri dengan mediator internasional sekalipun. ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan pemberontak GAM untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keadaan yang dapat mengganggu keutuhan NKRI tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai akan tetapi lebih mencintai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berbagai jalan damai yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah RI dalam penyelesaian masalah Aceh telah berulang kali disepakati, akan tetapi berulang kali pula kesepakatan itu dilanggar dan dikhianati pemberontak GAM yang sengaja menarik ulur waktu untuk memperkuat diri melakukan rekrutmen, pencarian dana dan senjata maupun pelanggaran hukum lainnya. Beberapa kesempatan damai pihak RI - pemberontak GAM antara lain :

Pertama; Nota Kesepahaman Bersama.
Untuk menghentikan aksi kekerasan di wilayah NAD. Pemerintah RI diwakili Dubes RI di Swiss DR. Hasan Wirayuda dan pihak pemberontak GAM diwakili Dr. Zaini Abdullah mendandatangani nota kesepakatan bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh ( Joint Understanding on Humanitarion Pause For Aceh ) di Jenewa, Swiss, pada 12 Mei 2003. Tujuan Jeda Kemanusiaan adalah :
menyediakan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh; menyiapkan perangkat keamanan untuk mendukung penyediaan bantuan keamanan dan mengurangi tensi kekerasan; serta mempromosikan nilai-nilai untuk membangun kepercayaan diri menuju situasi damai.
Hanya berselang dua hari setelah nota kesepahaman bersama ditandatangani, Pos Polisi di Aceh digranat oleh pemberontak GAM. Kekerasan kembali terjadi di Aceh, bahkan disertai penculikan terhadap aparat Pemda. Faksi pemberontak GAM yang berkedudukan di Swedia menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Pemerintah RI bukan akhir dari perjuangan mereka dan tidak melunturkan tututan Aceh Merdeka.

Kedua; Muratorium Kekerasan.
Setelah melakukan pertemuan intensif di Swiss pada 6 s/d 9 Januari 2001 . Pemerintah RI dan pemberontak GAM menyepakati pembentukan suatu moratorium kekerasan selama satu bulan (bulan tenang) mulai tanggal 15 Januari 2001. Dalam masa ini kedua belah pihak akan bekerja secara subtansif untuk merefisi pengaturan keamanan Jeda Kemanusiaan dengan tujuan lebih efektif. Disamping itu kedua belah pihak juga berhasil mengembangkan agenda bagi pembicaraan selanjutnya guna membahas dan menyepakati peraturan keamanan yang baru sebagai proses kelanjutan dialog politik.
Selama pemberlakuan moratorium kekerasan ini, pemberontak GAM membuat banyak pelanggaran yang merugikan pihak RI seperti penembakan anggota TNI yang sedang melaksanakan bhakti sosial, penyerangan pos TNI/Polri, pembakaran gedung pemerintahan dan pemasangan bom rakitan yang membuat situasi di NAD tidak semakin baik, bahkan pemberontak GAM berani meminta jatah dana bantuan asing dan dana proyek pembangunan Aceh. Moratorium kekerasan ini tidak efektif serta tidak bisa menghasilkan penyelesaian damai di NAD.

Ketiga; Perjanjian penghentian permusuhan.
Perjanjian penghentian permusuhan (The Cessation of Hostilities Agreement - COHA ) antara pemerintah RI dengan pemberontak GAM melalui perantara Henry Dunant Center ( HDC ) di Jenewa, Swiss, pada 9 Desember 2002 berhasil mendapat kesempatan dalam upaya menuju perdamaian di Provinsi NAD. Butir-butir kesepakatan ini antara lain menyatakan bahwa: kedua belah pihak setuju menghentikan kekerasan untuk selamanya di Aceh; pemberontak GAM menyerahkan senjata, sedangkan pasukan Indonesia di relokasi; dibentuk Komisi Keamanan Bersama (KKB); dan sepakat tidak meningkatkan kekuatan militer selama periode pemulihan kepercayaan; serta menganggap rasa permusuhan antara kedua belah pihak sebagai masa lalu.
Meskipun kesepakatan damai baru ditandatangani, pemberontak GAM sudah menunjukkan itikatnya sebagai gerakan bersenjata yang liar dan tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan gugurnya dua anggota TNI-Polri yang tewas ditembak
oleh pemberontak GAM pada waktu mengirim logistik. Demikian halnya Komisi Keamanan Bersama (KKB ) yang diharapkan dapat menengahi penyelesaian tindak kekerasan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga langkah kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak terlaksana bahkan terhenti.
Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh pemberontak GAM, maka pemerintah memberlakukan status Darurat Militer di walayah Provinsi NAD. Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer diatur dalam UU No. 23 Prp tahun 1959, yang menyatakan bahwa pemberlakuan keadaan bahaya antara lain apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah NKRI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikawatirkan tidak dapat diatasi secara biasa.
Implementasi Darurat Militer merupakan payung hukum bagi TNI untuk melakukan tindakan tegas secara hukum Militer, mereduksi kekuatan bersenjata pemberontak GAM, seraya menciptakan situasi yang memungkinkan dilanjutkannya perundingan dengan tetap berbasis kedaulatan dan integritas NKRI. Cara bertindak TNI adalah melakukan serangan, menggempur titik-titik pertahanan pemberontak GAM dengan sedapat mungkin meminimalkan korban sipil. Jatuhnya korban sipil memang sulit, bahkan tidak mungkin terhindar dalam peperangan, apalagi perang lawan gerilya. Operasi Militer tidak dimaksudkan untuk asal "menghabisi" pemberontak GAM. Karena sebagian dari pemberontak GAM adalah saudara sebangsa dan setanah air dan di dalam pemberontak GAM-pun ada kombatan dan non kombatan, sebagaimana ditegaskan dalam hukum humaniter, bahkan hanya kombatan-lah yang boleh ditindak secara militer termasuk dibunuh sekalipun.
Prospek Darurat Militer selama 6 bulan di NAD dalam kerangka besar penyelesaian masalah Aceh sangat tergantung pada dukungan semua komponen bangsa, dan bukan hanya digantungkan kepada TNI/Polri saja. Meskipun penyelesaian masalah Aceh tidak tergantung kepada TNI/Polri saja, Prajurit TNI yang dikirim ke Aceh hanya punyai satu tujuan " Tegaknya Merah Putih di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI". Oleh karena itu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat/mukim hendaknya ikut berperan serta dengan segala kemampuan, pikiran serta menyingsingkan lengan baju menyerukan kepada Pimpinan pemberontak GAM untuk menghentikan aksinya dan kembali kepangkuan NKRI. Darurat Militer di NAD diimplementasikan dengan operasi terpadu yang mengkombinasikan dan mensinergikan pendekatan militer dengan diplomasi, penegakan hukum, perlindungan dan peningkatan harkat kemanusiaan serta pemberdayaan Pemda.

Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara komprehensif, pemerintah RI melaksanakan Operasi Terpadu, dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta mengembalikan kredibilitas Pemerintah RI tingkat Nasional maupun Internasional, operasi ini meliputi: Operasi Pemulihan keamanan sebagai operasi pokok didukung operasi Kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan.
Operasi Pemulihan Keamanan dilaksanakan dengan tujuan menghancurkan kekuatan bersenjata pemberontak GAM, mengamankan obyek vital, membantu jalannya roda pemerintahan, melindungi dan mengamankan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai gambaran berapa kekuatan personil yang tergabung dalam operasi pemulihan keamanan yang diterjunkan untuk menumpas habis pemberontak kurang lebih berjumlah 34.154 orang yang terdiri dari : 25.886 orang personel TNI-AD , 3.234 orang personel TNI-AL, 2.971 orang personel TNI-AU, dan 2.063 orang personel Brimob.
Sedangkan Alat utama sistim senjata terdiri dari: Ranpur 79 buah (32 Tank, 47 Panser), Pesawat Tempur 11 buah (F. 16, 4 Hawk, 4 OV) dan Kapal Perang 13 buah (1 BTD, 2 Korvet, 3 Kal,1 AC, 4FPB, 1 SLT, 1 PKML).

Dengan didukung personel dan persenjataan tersebut diatas diharapkan mampu: Pertama; mendeteksi keberadaan dan kegiatan pemberontak Hasan Tiro Melalui pengungkapan pencarian dan pengembangan informasi, dokumen yang ada kaitannya dengan Pemberontak Hasan Tiro, Kedua; menghancuran pemberontak Hasan Tiro dengan cara mengintensifkan Pasukan Mobil melaksanakan serangan-serangan ke daerah-daerah konsentrasi/basis pemberontak Hasan Tiro dan patroli-patroli aktif terhadap daerah-daerah yang diindikasikan terdapat pemberontak Hasan Tiro, Ketiga; Memisahan pemberontak Hasan Tiro dari masyarakat melalui kegiatan pengintaian, patroli-patroli aktif di dalam dan di luar pemukiman, sehingga membatasi kegiatan pemberontak GAM ditengah masyarakat, Keempat; Melindungi dan mengamankan obyek-obyek vital dari gangguan keamanan yang dilakukan oleh pemberontak Hasan Tiro dilakukan dengan menempatkan pasukan dilokasi Obvitnas/da, Kelima; pengamanan dan pengawalan Sembako, dilakukan dengan cara pengamanan RPU yang dilalui dan mengawal kendaraan yang berangkat sampai ke tujuan, Keenam; melanjutkan kegiatan Bhakti TNI, dengan sasaran rehabilitasi bangunan fasilitas umum, jembatan dan jalan, Ketujuh; Melaksanakan penyekatan laut di wilayah perairan Provinsi NAD untuk mencegah penyelundupan dan pemasokan senjata serta upaya pemberontak GAM untuk meloloskan diri.
Hasil yang dicapai selama hampir selesai bulan kedua dari pelaksanaan operasi pemulihan keamanan nampak nyata dengan mulai terungkapnya jaringan pemberontak GAM, pendukung, dan simpatisannya yang berada di berbagai lapisan masyarakat, memaksa pemberontak GAM untuk meninggalkan daerah basis, kantong-kantong konsentrasi, markasnya dan tercerai berai, sebagian masuk kepemukiman untuk membaur ditengah masyarakat, tumbuh dan berkembangnya kesadaran, kemauan dan keberanian masyarakat dalam bela negara yang diwujudkan dalam bentuk tindakan melakukan perlawanan terhadap pemberontak GAM, minimal dapat melindungi lingkungan mukimnya dari gangguan pemberontak Hasan Tiro. Indikator yang terlihat adalah sebagai berikut: Pertama; Penolakan masyarakat memberikan bantuan dana meskipun dengan resiko akan dibunuh, Kedua; semakin banyaknya masyarakat memberikan informasi, laporan tentang keberadaan dan kegiatan pemberontak Hasan Tiro, Ketiga; timbulnya semangat dan kesadaran masyarakat membentuk sistem keamanan lingkungan untuk mengamankan lingkungannya dari tindakan yang dilakukan oleh pemberontak Hasan Tiro, Keempat; keberhasilan secara fisik : Hingga hari Selasa tanggal 15 Juli 2003 pemberontak Hasan Tiro yang kembali kepangkuan Ibu Pertiwi berjumlah 335 orang, tertangkap 350 orang, dan Tewas 441 orang, persenjataan yang dapat kita sita antara lain 199 pucuk senjata berbagai jenis.

Betapa besar pengorbanan yang telah diberikan oleh Shuhada-shuhada bangsa yaitu prajurit TNI/Polri dalam mengabdikan dirinya demi harga diri bangsa Indonesia yang berupa kedaulatan NKRI, Dia telah gugur dimedan juang sebagai Bunga-bunga bangsa dalam memberantas kezhaliman pemberontak Hasan Tiro. Sampai hari ke 58 pelaksanaan operasi terpadu telah gugur bunga-bunga bangsa darma nusa berjumlah 43 orang yang terdiri dari 33 orang personel TNI dan 10 orang personel Polri. Sedangkan yang luka berjumlah 125 orang terdiri dari 69 orang personel TNI dan 56 orang personel Polri, sedangkan persenjataan yang hilang sebanyak 5 pujuk senjata dari berbagai jenis. Demikianlah semoga mereka diterima disisi Allah SWT sesuai dengan amal bhaktinya kepada negara dan bangsanya, semoga kita yang saat ini masih bisa menghirup udara mampu melanjutkan nafas perjuangannya menghancur leburkan separatis Hasan Tiro dari bumi Rencong ini, sehingga bangsa Indonesia khususnya masyarakat Aceh dapat membangun Bumi Rencong dan menciptakan suatu kondisi Aceh tenteram, aman, damai dan sejahtera Amin, Amin Ya Robbal Allamin.