Tulisan ini diawali dengan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar pada 1 Mei 2004. Syukurlah, KAPOLRI telah bersikap dan bertindak cepat dengan tanggap mencopot beberapa perwiranya yang dipandang melakukan penyimpangan prosedur. Sementara menanti lebih lanjut langkah-langkah selanjutnya kita berharap bahwa hal itu terakhir yang terjadi di ibu pertiwi ini.

Sebenarnya tatkala melihat liputan televisi, sejenak terbesit dalam benak kita apakah unjuk rasa anti militerisme yang marak belakangan ini merupakan konspirasi untuk "menyingkirkan" calon-calon presiden yang purnawirawan TNI, tegasnya Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Pembakaran atribut pakaian militer oleh beberapa mahasiswa sungguh sangat disesalkan karena bukan menghina korps militer tetapi juga institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Bagi mereka yang pernah melihat unjuk rasa dan melihat bagaimana perlakuan aparat terhadap wartawan dan juru kamera tatkala mereka mengabadikan perlakuan sadis aparat terhadap peserta unjuk rasa, rasanya aneh melihat liputan televisi swasta yang dapat menyiarkan secara lengkap dan utuh peristiwa berdarah tersebut. Apakah polisi yang sedang menggebuk mahasiswa UMI dengan pentungan tidak mengetahui bahwa mereka sedang diliput televisi ataukah mereka termasuk polisi dan mahasiswa sedang bermain sinetron yang menginjak-nginjak kemanusiaan. Oleh karena itu, wajarlah tuntutan banyak pihak agar peristiwa itu dituntaskan dalam penegakkan hukum sehingga dapat dicari aktor intelektualis dibalik unjuk rasa berdarah.

Berbeda pendapat dalam alam demokrasi dan reformasi adalah wajar, sehat dan harus dihormati. Namun bila perbedaan pendapat tersebut diikuti dengan tindakan anarkis dan melawan hukum, apakah harus dibiarkan atas nama pendidikan politik dan demokrasi, sama halnya dengan pertanyaan dari kelompok yang sinis terhadap militerisme, apakah unjuk rasa tersebut harus selalu dihadapi dengan kekerasan. Kedua pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi wacana bagi kalangan akademia agar dapat menunjukkan kedewasaan intelektual tanpa mengumbar penistaan, permusuhan dan hasutan sehingga dapat dihindarkan benturan-benturan yang tidak perlu terjadi.

Walaupun Jend. (Purn) TNI Wiranto dan Jend. (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari kalangan militer, mereka kini bukan militer tetapi hanya sebagai purnawirawanTNI. Bila kedua beliau ini mewakili militer tentu pada instansi pertama KASAD dan Panglima TNI akan segera berbicara perihal keduanya. Padahal sudah sejak awal, kedua petinggi TNI tersebut telah menghimbau agar tidak ada partai politik yang menyeret-nyeret militer dalam kancah politik. Netralitas TNI harus dihormati, bahkan Panglima TNI berani menolak lirikan kalangan pihak-pihak tertentu untuk mematut-matutkan dirinya untuk berkiprah dalam kancah politik. TNI tidak berpolitik praktis dan hanya menjalankan politik negara sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Kelemahan politik nasional kita adalah kita tidak pernah mau belajar dari sejarah. Keretakan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta hanya menjerumuskan Bung Karno menjadi diktator dengan Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tanpa ada satu pihakpun yang mampu mencegahnya. Waktu itu, kita memaklumi

Soekarno karena kita berada dalam suasana progresif revolusioner untuk merebut Irian Barat. Keberhasilan politik Soekarno menjadi magnit untuk membenarkan sikap dan perilakunya yang kelak bermuara dengan pemberontakan Komunis Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI.
Begitu juga pada awal reformasi, keretakan Dwi Tunggal Gus Dur dan Megawati yang berakhir dengan pelengseran Presiden Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR merupakan pelajaran mahal bagi bangsa Indonesia untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang ini tatkala demokrasi beranjak maju ke arah sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, kita disuguhkan gambaran yang jauh dari wacana demokrasi itu sendiri. Padahal rakyat Indonesia dalam setiap pemilihan umum selalu dikatakan sudah dewasa, namun gambaran yang disajikan tidak lebih hanyalah pembodohan.

Bukan bagaimana memaparkan program dan pakar yang kelak menangani permasalahan bangsa dan negara yang semakin terbebani hutang, angkatan kerja dan kelesuan ekonomi serta korupsi malah yang terlihat adegan pinang-meminang wakil presiden dan sampai-sampai ada yang berkata tergantung siapa yang paling banyak memberikan mas kawinnya. Walaupun kiasan, khalayak sadar dan tahu apa yang dimaksud. Padahal yang diperlukan adalah kerjasama yang baik dan bukan sekedar formalitas antara Presiden dengan Wakil Presiden. Jadi sangat layak jika ada harapan agar yang dipilih rakyat adalah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya pernah bekerjasama dalam tim yang kompak dalam menangani masalah-masalah bangsa dan negara, bukan memilih kucing dalam karung yang sudah atau belum kita ketahui reputasinya. Biarlah rakyat yang memilih dan menentukan !.

Bagi mereka yang kini sudah menyadari bahwa sesungguhnya purnawirawan adalah SIPIL janganlah mereka diberi stigma negatif seakan-akan militer itu berkonotasi jahat, buruk atau sadis. Pengertian keliru ini harus diluruskan, apalagi bila yang mengemukakannya adalah pribadi-pribadi yang memperjuangkan HAM (Hak Asasi Manusia). Menjadi militer itu baik karena itu berarti bela negara, namun harus diakui bahwa membela negara tidak harus selalu menjadi militer dan jangan pula militer selalu disudutkan. Kepala Staf TNI Jenderal TNI Urip Sumohardjo semasa Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman pernah berujar, mana ada negara tanpa tentara. Singapura yang sedikit penduduknya memiliki militer dengan persenjataan yang lebih caggih dari Indonesia. Sebagai sesama bangsa, kapan kita akan berhenti untuk saling mendiskreditkan satu sama lain. Seharusnya kita memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memelihara dan membangun bangsa ini dan bukan menghancurkannya.

Seusai kunjungan silaturahmi kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam rangka mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh nasional yang berwawasan luas, calon presiden dan purnawirawan TNI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pada hari Rabu 5 Mei 2004 bahwa beliau dapat memahami sikap sebagian mahasiswa yang anti pati terhadap calon presiden yang dulunya berasal dari kalangan tentara dan beliaupun dapat memahami bila mereka tidak memilih calon presiden tersebut karena berbeda pendapat adalah wajar dalam demokrasi dan kita pun menghormati pandangan mereka. Namun pada kesempatan yang sama, beliau menghimbau agar mahasiswa tersebut juga mau menghormati pandangan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang bersimpati dan memilih calon presiden tersebut. Pandangan yang dikemukakan Susilo Bambang Yudhoyono yang jernih ini, menurut hemat penulis telah ikut menjaga dan memelihara tradisi TNI AD yang berusaha menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan bangsa dan negara.

Menjadi lebih jelas lagi penegasan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada hari yang sama bahwa sampai saat itu 5 Mei 2004 belum ada calon presiden yang mantan anggota TNI sowan (minta restu) ke Markas Besar TNI terkait masalah pencalonan mereka itu. Lagi pula, sebagai mantan anggota TNI mereka tidak terkait lagi dengan istitusi itu sehingga sowan seperti itu tidak perlu. Bahkan dikatakan, mereka tidak memiliki hak untuk meminta restu atau dukungan kepada institusi TNI sebab mereka sudah bukan anggota TNI lagi, komitmen TNI untuk bersikap netral, tidak berpihak dalam Pemilihan Umum merupakan sikap dan keputusan yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Terbukti sikap dan pilihan tepat ini menempatkan TNI sebagai institusi yang tegar dan terhormat, serta dihormati banyak pihak !

Kita menghargai jerih payah PanglimaTNI dan Kasad yang berusaha membawa TNI dalam perahu besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila segala ikhtiar dan usaha sejalan dengan aman ma'ruf nahi mungkar(menjalankan perintahMu ya Allah dan menjauhi laranganNya) maka memang benar TNI-AD itu adalah Terima Nasib ini Apa Adanya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Insya Allah. ***