JANGAN BANGKITKAN DIKHOTOMI MILITER VERSUS SIPIL
Oleh : Drs. FX Suarif Arifin, MPsi
(Staf Pengajar Unika Atma Jaya)

Istilah dikhotomi adalah istilah yang lazim digunakan pada disiplin ilmu-ilmu kesehatan terutama bila kita sudah membahas anatomi paru, dalam hal mana dalam badan kita terdapat dua buah paru kanan dan kiri yang berawal dari trachea, sifat bagi dua itu ( = dikhotomi) terus berlanjut dalam tingkatan yang lebih rendah mulai dari bronchus, broncheolus, alveolus, hingga satuan unit fungsional terkecil. Istilah ini tidak berkonotasi negatif sebab kedua bagian tersebut (baik kanan dan kiri) merupakan satu fungsi yang komprehensif dan saling mendukung.

Sementara pembahasan dikhotomi militer dan sipil cenderung diadu hadapkan (dikonfrontasikan atau dibenturkan) dan bila hal ini terjadi maka ketahanan nasional suatu negara akan lemah dan menjadi sasaran infiltrasi kekuatan asing. Sebaliknya bila salah satu kekuatan dominan sehingga meniadakan potensi pihak lainnya, bukan mustahil pilihannya adalah militerisme atau anarkhisme sipil. Sebenarnya Indonesia telah memiliki pola hubungan yang strategis dan ideal yaitu DWI FUNGSI ABRI yakni ABRI sebagai pertahanan keamanan dan ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Namun dalam pelaksanaannya terdengar seloroh , ABRI selalu berhasil dalam berbagai tugas dan pengabdian KECUALI PADA TUGAS POKOKNYA. Seloroh ini tentu sebagai sindiran karena sejak 27 Mei 1996 begitu marak kerusuhan pada berbagai tempat di Indonesia disamping separatis bersenjata di Aceh dan Papua, serta berpuncak pada kerusuhan Mei 1998 dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto.

Oleh karena itu gerakan reformasi yang berskala nasional juga terdapat dalam tubuh TNI termasuk pemisahan TNI dan Polri, dan netralitas TNI terhadap partai politik. Nikmatnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik sering dirasakan sebagai aroma tidak sedap bagi kalangan sipil tertentu karena godaan tadi dapat bersumber dari kedua belah pihak yang satu hanyut dalam nostalgia masa lalu, sedang pihak lain memerlukan figur personil TNI yang pada umumnya sudah terbentuk dalam wawasan nasional dan skala nasional pula. Hal ini nampak jelas dari kekhawatiran sosiolog Dr. Laode Ida kepada pers di Gedung DPR/MPR, Senin 5 Januari 2004 (Harian Umum KOMPAS 6 Januari 2004) bahwa tersebarnya sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia menjadi calon anggota legislatif (caleg) partai politik diduga karena ada agenda strategi besar dari Keluarga Besar TNI, untuk menguasai parlemen dan selanjutnya pemerintahan.

Oleh karena itu, agar proses demokratisasi di Indonesia berjalan aman, sebaiknya masyarakat memilih partai politik yang belum terkontaminasi oleh purnawirawan TNI. Ada semacam agenda Keluarga Besar TNI untuk mencoba menguasai dan pemerintahan kelak, karena isu yang diembuskan ke masyarakat kepemimpinan sipil dianggap gagal. Karena itu, untuk amannya bangsa dan negeri ini harus diambil oleh kepemimpinan militer, katanya, saat ditanya soal banyaknya purnawirawan TNI yang menjadi caleg nomor jadi oleh partai politik peserta Pemilihan Umum 2004. Mungkin agar dapat memberikan gambaran menakutkan (lagi) ada baiknya ditambahkan, lihat saja nomonasi beberapa calon presiden sebagaimana diberitakan banyak media. Bukankah itu dapat menambah bangkitnya militerisme di era reformasi. Lebih tidak pas lagi bila kemudian diberi embel-embel bahwa beberapa di antara mereka berada pada remote Mbah Soeharto.

Syukurlah, Harian Umum KOMPAS menerapkan prinsip cover both side dalam pemberitaan (termasuk menghormati hak jawab seseorang bila pemberitaannya dianggap tidak akurat dan tidak benar dengan menampilkan pendapat peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Paliang secara terpisah menilai masuknya purnawirawan TNI ataupun Polri ke ajang politik lewat parlemen bukan masalah yang mengganggu proses demokratisasi, karena sebetulnya mereka berstatus sipil ketika menjadi caleg. Masih segar ingatan kita bagaimana tatkala Eisenhower mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat, beliapun dalam status sipil. Menurut Paliang, yang harus dilihat apakah partai politik sudah punya platform yang jelas tentang hubungan sipil-militer. Masalah platform sedikit sekali diungkap partai politik. Kalau parpol sudah punya, apakah sudah sampai pada rencana strategis bidang pertahanan, sehingga siapapun anggota legislatif tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Sebab, kehadiran purnawirawan TNI atau Polri adalah sebagai sipil dan mereka bukan mewakili militer.

MEMBERDAYAKAN POLITISI SIPIL

Nampaknya keseriusan untuk memberdayakan politisi sipil merupakan "Idea of Refrence " agar menjadi pahit dimasa lalu tidak terulang lagi. Diakui betapa repotnya, upaya politisi sipil memunculkan figur-figur reformis dalam arena politik, justru "digantung" oleh kalangan politisi sipil juga. Pemimpin politik cenderung memunculkan figur-figur lama dan miskin dengan pemain-pemain reformis. Sehingga, kalau mau aman sebetulnya lebih bagus pilih partai yang tidak terkontaminasi oleh yang lama. Repotnya partai yang dominan sekarang ini adalah yang dimaksud purnawirawan TNI.

Sementara Indra Paliang mengemukakan, yang harus dikerjakan adalah bagaimana politisi sipil punya wacana yang baik terhadap peran militer dalam demokrasi. "Induknya kan tetap presiden. Mereka akan banyak dipengaruhi kebijakan presiden. Jadi, kehadiran sejumlah politisi dari purnawirawan TNI atau Polri itu tidak terlalu bermasalah jika diperlukan di bidang-bidang legislatif, misalnya duduk di Komisi I yang menangani pertahanan dan keamanan".

Secara makro, kata Indra Paliang, kehadiran politisi mantan TNI dan Polri sebetulnya di negara-negara lain tidak menjadi persoalan. Di Amerika Serikat veteran perang banyak yang langsung masuk ke calon anggota parlemen. "Itu tidak menjadi persoalan, karena mereka sudah menjadi politisi sipil. Cuma kita sedang transisi menjadi supremasi sipil, sehingga sedikit bermasalah". Indra Paliang juga mempermasalahkan walaupun para purnawirawan itu mempunyai organisasi (Pepabri) yang secara tidak langsung tetap menjalin komunikasi dengan Mabes TNI/Polri. Toh nanti mitra kerja Panglima TNI atau Kepala Polri itu dalam bentuk aspirasi bisa disterilkan ketika Panglima TNI atau Kepala Kapolri bertemu dengan anggota legislatif.

Siapa nanti yang menjadi aspiran (corong) kebutuhan TNI/Polri ini di legislatif ? Misalnya anggaran personel, persenjataan dan perundang-undangan. Selama ini lebih banyak dibawakan Fraksi TNI/Polri. Nanti induk mereka kan ke pertainya, kata Paliang.

Nah, bila wacana ini harus ditindaklanjuti, setelah tidak adanya fraksi TNI/Polri pada Pemilihan Umum 2004, siapa yang akan menyuarakan aspirasi TNI/Polri di parlemen. Hemat penulis, tidak ada salahnya bila para purnawirawan tadi melalui partai politik atau fraksi yang mewakilinya di DPR ikut terlibat dalam wacana karena pengalaman pribadi dan pengalaman kebersamaan mereka dalam TNI/Polri tentu akan memberikan kontibusi yanbg tidak sedikit. Bahkan, tidak berlebihan bila Dosen Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan juga ikut berpatisipasi menjadi wakil rakyat karena asah yang mereka miliki akan mempertajam wawasan dalam pelbagai diskusi dan sekaligus mengurangi kekhawatiran sosiolog Dr. Laode Ida.

Sebenarnya kalau kita mau jujur, tidaklah selamanya pemerintahan sipil yang diidolakan itu berjalan mulus. Indonesia pernah memiliki Presiden Soekarno yang dalam perilakunya lebih militer ketimbang militer profesional, dan lawan-lawannya memberi stempel diktator kepadanya. Padahal Bung Karno yang ganteng itu justru kadang gandrung dengan atribut-atribut militer dalam uniform resmi kenegaraan, dan hanya peci nasional saja yang membedakan dirinya dengan atribut militer. Sebaliknya, masih pada awal kemerdekaan panglima Besar Jenderal TNI Soedirman justru berpakaian lurik batik tanpa seragam militer namun wibawanya telah menakutkan penjajah. Sudah kita ketahui bersama bagimana beliau menolak menyerah dengan terus mengorbankan perjuangan gerilya dalam mengusir penjajah Belanda.

Kini pada awal milenium ketiga, Presiden Amerika Serikat George W. Bush justru lebih militer dari Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan karena merasa kuat didukung penuh oleh senat dan kongres, meski tidak mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB tetap saja menyerang Iraq pada 20 Mei 2003, bukan saja melengserkan Presiden Saddam Hussein, namun juga menangkapnya pada bulan Desember 2003.

Tentu Indonesia bukanlah Amerika, tetapi sidang pembaca akan lebih berhati-hati bila memiliki pemimpin sipil yang nekad. Cukup sudah kita memiliki presiden model Gus Dur yang bersama istrinya sungguh memelas hati, diperdaya tukang pijatnya dan ke luar istana hanya memakai celana pendek. Sebaliknya kita memang harus berhati-hati terhadap militer tapi bukan dengan mencurigainya terus menerus, Mereka kan juga manusia dapat berubah sesuai kebutuhan dan tuntutan lingkungan. TNI dan Polri termasuk purnawirawan bersama wredatama adalah bagian dari bangsa dan daripadanya kita harapkan kearifan dan ketulusan. Insya Allah.