TIMOR LESTE & BEBAN SEJARAH TNI
OPINI OLEH : NIZAM GUSLI

Sejumlah media massa memberitakan Tentara Australia mengambil posisi siaga ketika mendarat di bandara internasional di Dili, akhir Mei ini. Kehadiran pasukan Australia itu adalah atas permintaan pemerintah Timor Leste yang kewalahan menghadapi 600 mantan tentara Timor Leste yang dipecat.

Inilah sejumlah catatan penting dari Timor Leste (Timor Timur) hari-hari belakangan ini. Kekerasan di Dili memang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan situasi di negeri baru itu semakin tidak terkendali dan makin memburuk. Seorang Pemimpin Redaksi Timor Post, Aderito Hugo da Costa, sebagaimana dikutip oleh sejumlah media online, melukiskan kondisi dan suasana di Dili bagaikan killing field (ladang pembantaian) dalam konflik di Kamboja beberapa tahun silam. Pasalnya, pasukan reguler Angkatan Bersenjata Timor Leste (FDTL) dan Polisi Nasional (PNTL) melakukan baku tembak melawan prajurit pecatan (karena dianggap membangkang dan desersi). Sementara pasukan pemberontak melakukan penyusupan ke kota dan berusaha menguasai kota Dili.

Beberapa warga Dili juga menggambarkan, bahwa situasi di Dili kini tidak bisa diprediksi lagi. Tembakan keras masih terdengar di berbagai tempat. Keadaan sudah tidak bisa dikontrol, dan penduduk pun ketakutan. Bentrokan bersenjata itu bahkan terjadi di markas kepolisian Timor Leste, dekat gudang senjata. Tujuh anggota polisi dan sejumlah warga sipil tewas. Toko-toko tak ada yang buka. Dili menjadi kota mati. Pemilik toko dan penduduk lebih memilih menyelamatkan diri hingga ke hutan-hutan. Sejumlah rumah penduduk mulai dibakar para pemberontak setelah lebih dulu dijarah.

Eksodus warga dari wilayah Timor Leste sulit dilakukan karena situasi yang masih penuh baku tembak. Situasi di Dili ini diperkirakan terus memburuk. Pasokan bahan makan berupa sembako dari Indonesia praktis terhenti sejak kerusuhan meletus. Ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini mencari nafkah di Dili, terjebak di Tibar, sebuah perkampungan antara Distrik Dili dengan Liquisa. Ratusan WNI ini hendak menuju ke Atambua, Timor bagian barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka ingin keluar dari Kota Dili menuju Timor bagian barat, Indonesia untuk menghindari kemungkinan terjadi perang frontal antara kelompok pemberontak dengan pasukan pemerintah. Namun, sesampai di Tibar, jalan-jalan telah diblokir oleh kelompok pemberontak di sektor barat. Kendaraan yang ditumpangi para WNI itu tidak bisa menerobos barikade yang dipasang para pemberontak. Kabarnya kelompok pemberontak sengaja memasang barikade di trans utama Timor Timur itu untuk menghalau mobilisasi pasukan FDTL dan PNTL.

Tindakan serupa juga dilakukan ketika pecah kerusuhan pada akhir April lalu. Ketika itu, kendaraan dari dan ke Indonesia juga tidak bisa menembus blokade di Liquisa yang juga dipasang oleh tentara pemberontak yang dipecat Panglima FDTL, Brigjen Taur Matan Ruak. Ini sebuah suasana yang sering terjadi dan akan terus terjadi selama pemerintah Timor Leste tak mampu mengakomodasi warganya yang memiliki watak “menjadi manusia” sulit selama ini.

Sikap TNI

Melihat perkembangan Timor Leste yang demikian ini sikap TNI sebaiknya diam dan tidak usah menyodorkan bantuan. Saya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, bahwa TNI tidak akan mengirimkan pasukan ke Dili untuk membantu menghentikan kerusuhan antara tentara pecatan dengan pasukan Timor Leste. Ini merupakan sikap yang netral, dan sangat bijak mengingat TNI menanggung beban sejarahn dengan Timor Leste.

Terlebih bila kita melihat sikap Timor Leste sendiri, bahwa hingga saat ini kabarnya juga tidak meminta bantuan Indonesia. Karenanya akan lebih baik bila TNI hanya akan melihat perkembangan yang terjadi di Timor Leste. Untuk sementara ini TNI lebih berkonsentrasi dan memprioritaskan masalah keamanan di dalam negeri saja. Untuk perbatasan dengan Timor Leste, TNI juga tidak perlu melakukan penambahan pasukan, namun harus tetap meningkatkan kewaspadaan sesuai tingkat eskalasi yang terjadi di Dili.

Sedangkan menyangkut adanya eksodus warga Negara Indonesia, tentu hal ini harus tetap difasilitasi. Bagaimana pun mereka adalah warga Negara Indonesia yang harus diselamatkan, dan TNI memiliki kewajiban untuk itu. Sedangkan bila sudah menyangkut warga Timor Leste, hal itu di luar urusan TNI.

Oleh karenanya, berkaitan dengan memanasnya situasi di Timor Leste, sekalipun TNI tidak ikut berperan meredakan kekacauan secara langsung di Dili, sebaiknya tetap bersiaga di perbatasan. Aparat TNI yang bertugas di sepanjang perbatasan RI-Timor Leste harus lebih memperketat penjagaan terhadap pelintas batas asal negara itu. Langkah ini harus diambil untuk mencegah eksodus ke wilayah Indonesia terkait bentrokan di Dili.

Beban sejarah

Bagaimanapun kekacauan di Timor Leste menjadi beban tersendiri bagi Indonesia, utamanya bagi TNI. Inilah kenyataannya, bahwa sejak memisahkan diri dari Indonesia ternyata Timor Leste (Timor Timur) tidak lebih baik, bahkan cenderung dalam kondisi lebih buruk. Apapun yang kini terjadi, Indonesia sebaiknya tetap diam dan tidak turut campur tangan kepada Timor Leste, kecuali hanya mengamankan wilayah perbatasan milik Indonesia.

Kita harus ingat bagaimana perlakuan saudara-saudari kita Timor Leste terhadap Indonesia. Ketika mereka kejepit oleh kesulitan, mereka minta tolong kepada Indonesia. Dan ketika mereka lepas dari jepitan, mereka pula yang kemudian menyakiti kita. Ibarat kata, kita menolong anjing kejepit. Setelah kita tolong, maka kita justru digigitnya. Inilah pengalaman pahit Indonesia saat membantu Timor Leste. Memang menyakitkan, tetapi itulah fakta sejarah yang tak bisa dihapus.

Tak heran bila korban yang berjatuhan dari putra-putri terbaik Indonesia seakan tak ada gunanya, dan justru menjadi bahan olok-olok bagi mereka. Karena itu, kita harus selalu mengingatkan pengalaman buruk ini. TNI menanggung beban sejarah di negeri itu. Kita ingat bagaimana sakitnya TNI dipecundangi oleh konspirasi internasional dan orang Timor Leste yang berkepala dua (yang nota bene sekarang memegang kekuasaan). Bagaimana sakitnya ketika Bendera Merah Putih dikerek turun dari Timor Timur, dan mereka bersorak kegirangan mengusir TNI dari sana yang dibantu oleh konspirasi pasukan asing. Betapa sakitnya Indonesia (TNI) ditertawakan, disoraki, dihujat oleh LSM lokal maupun asing dan harus pergi meninggalkan Timor Timur.

Para prajurit TNI yang rela gugur melepaskan Timor Leste dari perang saudara di negeri itu tahun 1976 justru dicap sebagai mencaplok. Mereka yang ingin berintegrasi, tetapi kita (Indonesia) yang dituding mencaplok. Ini harus diingat, dan memang menjadi beban sejarah TNI.

Kita juga masih ingat ketika terjadi huru hara pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, justru Indonesia (baca :TNI) yang dituding melakukan aksi bumi hangus di Timor Timur, sehingga harus menghadapi pengadilan HAM. Padahal, kenyataannya bertolak belakang. Ketika itu Indonesia terlibat dalam jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, maka keberadaan TNI hanya untuk mengamankan jajak pendapat. Keberadaan TNI saat itu adalah mengantisipasi kemungkinan akibat jajak pendapat. Ketika itu TNI sudah memperkirakan bahwa menang atau kalah dalam jajak pendapat di Timtim, sudah bisa dipastikan akan timbul suatu reaksi keras.

Beban sejarah ini tentu tak akan terlupakan sampai kapanpun. Terlebih hingga saat ini para pelaku sejarah Timor Timur pun banyak yang masih hidup, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa pengorbanan TNI tak dihargai sama sekali.

Biarlah peristiwa itu menjadi cermin Negara-negara yang selama ini menuding Indonesia telah melakukan kekerasan di Timor Timur. Biarlah mereka membuka mata, siapa sebenarnya yang terbiasa melakukan kekerasan dan aksi rusuh seperti itu. Biarkan pula dunia melihat, bahwa kekacauan Timor Leste sebenarnya adalah panggung pertunjukan bangsa yang gagal mengurus dirinya, sekaligus kegagalan pihak-pihak Australia yang menjadi dalang di balik lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

Oleh karena itu dalam menyikapi huru hara Timor Leste, sampai kapanpun sebaiknya Indonesia diam. TNI wajib menjaga perbatasannya semaksimal mungkin. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar warga Timor Leste tidak memasuki wilayah Indonesia. Sebab bila mereka masuk ke Indonesia, maka yang akan dituding adalah Indonesia. Tudingan itu tentu tidak tanggung-tanggung, yakni TNI ikut terlibat dalam kerusuhan Timor Leste. Ini sangat gawat, dan tidak boleh terjadi. Bagaimana pun beban sejarah masa lalu masih melekat dan harus ditanggung oleh TNI. Pengalaman mengurus Timor Timur tidak gampang. Sebab mereka adalah ular berkepala dua.