OPINI OLEH : SASTRA WIGUNA
PASUKAN REAKSI CEPAT PENANGANAN BENCANA

Berbagai peristiwa pilu yang diakibatkan oleh bencana alam sudah cukup banyak terjadi di Indonesia. Bencana tsunami di Aceh yang menelan lebih dari 200.000 jiwa, bencana gempa tektonik di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya dengan korban lebih dari 5.000 jiwa, gunung meletus, semburan awan panas gunung berapi, bencana alam banjir, angin topan, kekeringan, bencana karena industri semisal di Porong Sidoarjo, kebakaran di Kota Baru, Kalimantan di mana 2.000 KK kehilangan tempat tinggal, dan berbagai bencana lainnya sudah terjadi di negeri ini.

Persoalan yang selalu muncul kemudian adalah bagaimana penanganan dan penanggulangan akibat bencana alam yang datangnya secara tiba-tiba itu. Dan berbagai persoalan akibat bencana, kemudian seringkali terjadi komplain kepada pemerintah melalui lembaga-lembaganya. Misalnya, soal adanya keterlambatan dalam pemberian bantuan, bantuan tidak merata, bahkan ada yang tidak memperoleh bantuan, dan seterusnya.

Salah satu institusi yang tak pernah sepi dari komplain semacam itu adalah TNI. Ketika bencana alam terjadi, TNI pernah (bahkan sering) ikut dituding terlambat memberikan bantuan. Nampaknya masih banyak pihak yang merasa senang bila pandai menuding institusi TNI di saat-saat genting dalam penanganan bencana. Seakan tugas TNI menjadi badan penanggulangan bencana, melebihi atau mengambil alih tugas dan fungsi departemen lain dalam negara ini.

Memang dalam UU No. 34/2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI memiliki tugas operasi selain perang, diantaranya adalah membantu menanggulangi bencana alam. Merujuk pada klausal ini, sebenarnya itu adalah tugas tambahan, karena sifatnya sebenarnya adalah membantu. Artinya ada institusi lain yang seharusnya menjadi leading sector (penjuru) dalam mengatasi bencana alam, apakah Departemen Sosial sudah berganti tugas dan peranannya atau belum, sehingga menjadi tidak jelas siapa atau institusi mana sebenarnya menjadi penjuru dalam menangani bencana alam.

Soalnya, setiap kali bencana alam terjadi, justru lembaga yang paling dikuyo-kuyo justru TNI, sekalipun di setiap kali terjadi bencana sudah pasti TNI menjadi pihak yang paling terdahulu berada di lokasi untuk memberikan bantuan. Bahwa bantuan belum bisa maksimal karena kondisi dan tantangan medan yang harus mereka hadapi, namun tudingan nyinyir selalu tampil lebih dahulu yang sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit TNI di lapangan.

Menyikapi kejadian seperti ini, beberapa waktu silam muncul gagasan yang datang dari pihak Departemen Pertahanan, yang menggagas perlunya satuan reaksi cepat untuk penanggulangan bencana, di mana unsur prajurit TNI berada di dalamnya. Gagasan ini pernah dilontarkan oleh Sekjen Dephan, Letjen TNI Safrie Sjamsoeddin, beberapa hari pasca terjadinya bencana alam gempa bumi di Yogyakarta.

Tentu saja semua ini perlu dipikirkan dan memperoleh apresiasi mengingat negara kita termasuk negara yang rawan bencana. Dan buktinya memang demikian, seperti kita lihat terjadinya berbagai bencana alam selama ini. Bila gagasan ini bisa diwujudkan, tentu akan sangat bagus dalam hal menjadi pihak yang paling awal menjadi penjuru dalam menangani berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini.

Nampaknya gagasan yang berawal dari Dephan ini pun sudah menunjukkan siapa sebenarnya yang siap dan care terhadap penanggulangan atau penanganan masalah bencana alam, tak lain adalah TNI. Gagasan dan tindakan antisipatif ini sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya TNI lebih memiliki kepekaan dan kepedulian secara riil terhadap masalah ini. Bila dibandingkan, sebenarnya pihak atau institusi mana sebenarnya yang harus lebih dahulu menghandel masalah ini.

Oleh karena itu bila memang tak ada lagi institusi lain dalam pemerintahan ini yang peduli kepada bencana alam (kecuali hanya tuding sana-sini), kita mempercayakan sepenuhnya kepada TNI tanpa harus memberi prasangka-prasangka yang selalu negatif. Selain dipayungi oleh undang-undang (walaupun sifatnya membantu), secara nyata gerakan atau mobilisasi bantuan yang dilakukan oleh TNI selalu lebih mudah dan langsung ke sasaran. Nampaknya sudah menjadi tradisi bila TNI lebih banyak bekerja daripada sekedar berwacana, sehingga hasilnya nyata dalam penanganan setiap kali bencana alam.

Pasukan reaksi cepat ini nampaknya menjadi khas tentara, di mana TNI juga memiliki satuan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) yang unsurnya dari ketiga angkatan di TNI. Model ini merupakan rujukan yang tepat, sehingga nantinya bila terjadi bencana (mudah-mudahan tidak terjadi), maka secepat itu pula pasukan reaksi cepat itu bergerak dan menjadi penjuru dalam penanganan bencana alam.

Tentu saja namanya satuan ini harus disesuaikan, misalnya Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam, atau apa pun namanya. Yang penting ada unsur yang siap bergerak setiap saat ketika bencana alam terjadi secara tiba-tiba. Mereka harus disiapkan dalam struktur yang jelas, dengan segala alat peralatan, perlengkapan, dan dukungannya, mengingat satuan ini menjadi pasukan yang serba harus cepat dan tahan banting dalam melakukan tindakan pertama untuk penanganan bencana alam.

Gagasan ini nampaknya juga sudah menjadi pemikiran di kalangan TNI. Buktinya Mabes TNI juga sudah melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas masalah ini (Pelita 14 Juli 2006). Panglima TNI mengemukakan bahwa TNI sudah dan selalu berbuat sesuatu sejak awal terjadinya bencana hingga pasca penanggulangan bencana. Tetapi komentar miring kerap dialamatkan ke TNI seolah TNI lambat bertindak atau kurang tanggap. Komentar semacam itu tak perlu ditanggapi dan tak boleh menyurutkan semangat dalam membantu sesama warga bangsa yang membutuhkan pertolongan, melaksanakan tugas sebagai pengabdian TNI kepada masyarakat.

Ini menunjukkan apa pun yang dilakukan oleh TNI sebenarnya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan miring sementara pihak di masyarakat. Dan memang sikap seperti ini harus dilakukan oleh TNI, sebab bila surut kepada sikap sementara masyarakat yang memandang miring dengan apa yang dilakukan TNI, maka TNI pada akhirnya justru tidak bekerja, dan masyarakat korban yang akan menjadi lebih menderita.

Karenanya, apa pun bentuknya dan apa pun namanya, bila gagasan adanya pasukan reaksi cepat untuk penanggulangan bencana alam bisa diwujudkan, hal itu akan sangat positif. Kita yakin, masyarakat akan sangat menyambut baik, selain TNI sudah memiliki sarana yang dengan mudah bisa dimobilisasi dengan struktur, personel, sarana, perlengkapan dan dukungan yang jelas dalam melaksanakan tugas bantuan, khususnya dalam penanganan bencana alam.